ESAI: Mari Kita Menyilangkan Jari …

Daoed Joesoef
alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Ada wajah lama, wajah baru, intelektual/akademisi independen, politikus dan beberapa loyalis yang di Amerika biasa disebut the President’s men.

Walaupun punya kewenangan dan hak prerogatif dalam membentuk komposisi dan struktur kabinetnya, ternyata dia tidak sebebas seperti yang dimungkinkan oleh kewenangan dan hak tersebut. Dia kiranya menyadari bahwa diperlukan sebuah pemerintah yang kuat untuk bisa membangun Indonesia menjadi suatu negara industrial maju, demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki citra, martabat, dan posisi riilnya di dunia internasional.

Sebagai langkah kondisional awal ke arah itu, dia membentuk suatu “kekuatan politik” dengan jalan membentuk koalisi antara partainya dan empat parpol lain yang nyaris mematikan esensi demokrasi, yaitu meredam adanya oposisi. Pembentukan kekuatan politik melalui koalisi parpol tentu tidak tanpa harga. Harga ini cukup mahal berupa jatah kursi kementerian bagi politikus yang berasal dari parpol yang diajak berkoalisi. Bagi parpol, partisipasi di jajaran eksekutif memang didambakan. Pertama, menaikkan gengsinya di mata masyarakat karena mayoritas warganya yang berpendidikan rendah menganggap kedudukan menteri di jajaran eksekutif jauh lebih “hebat” daripada kedudukan wakil rakyat di jajaran legislatif. Kedua, anggotanya selaku menteri dapat memanfaatkan secara terselubung aparat birokrasi departemen demi memenangkan Pemilu 2014 kelak.

Demi membangun kekuatan pemerintah yang akan dipimpinnya dia menggalang pula suatu “kekuatan teknis” dengan merekrut pakar-pakar nonpartai. Dengan begitu sekaligus dia ingin menunjukkan adanya citra zaken cabinet”- kabinet pakar seperti yang diharapkan oleh kaum intelektual. Parpol-parpol yang menyodorkan anggotanya untuk berpartisipasi dalam kabinet mengklaim bahwa mereka adalah “pakar” pada bidang-bidang yang diusulkan.

Namun, apakah ukuran “kepakaran” itu? Dapat diduga bahwa ukuran itu adalah hal dan kemampuan yang bersifat teknokratis semata-mata, baik bagi yang berstatus nonpartai maupun yang anggota parpol. Dapat dipastikan bahwa selama fit and proper test, Presiden SBY tidak pernah menyoal bagaimana pandangan para pakar tersebut tentang ke-Pancasila-an dari tindakannya kelak di bidang-bidang kehidupan yang menjadi urusan kementerian yang dipimpinnya. Dengan kata lain, baik presiden yang menguji maupun pakar-pakar yang diuji sama sekali menganggap sepi kegunaan filosofi Pancasila sebagai pandu (guidance) bagi kebijakan pemerintah. Kalau Presiden dan para pakar bekerja untuk diri sendiri di dunia privat masing-masing, mereka memang tidak dituntut berfilosofi. Namun, selaku presiden dan menteri dari Republik Pancasila, mereka tidak bisa tidak berfilosofi dalam kerjanya sehari-hari di ranah publik. Hanya dengan berfilosofi itulah mereka dapat menangkap aspek human dari setiap masalah yang dihadapi dan solusi yang tepat sebagai konsekuensinya. Dan nyaris di setiap sila dari Pancasila digambarkan, secara eksplisit atau implisit, aspek homo humanus itu.

Demi kehadiran unsur kekuatan dalam pemerintahannya, Presiden SBY tidak lupa memasukkan orang-orang yang dianggapnya loyalis. Apa ukuran, lagi- lagi, dari loyalitas ini ? Secara lugas (zakelijk) dan demokratis ukuran ini seharusnya berupa pandangan-pandangan yang kritis dari orang-orang tersebut terhadap apa pun yang dipikirkan dan dilakukan oleh presiden, yang mereka anggap keliru.

Namun, yang sering terjadi, sesuai dengan insting egoistis yang berpadu dengan kultur kefeodalan kita, yang dianggap loyal oleh penguasa adalah yes men dan karena menyadari hal ini, para loyalis selalu memberikan, kalau diminta, pendapat-pendapat ABS- “asal bapak senang”. Padahal, kalau konjungtur sosio-politik berubah menjadi buruk bagi penguasa, para loyalis seperti itu yang cenderung lebih dulu hengkang menjauh. Alih-alih mengulurkan tangan untuk membantu tegak, bersuara lantang untuk membela penguasa yang dahulu mereka puja, malah mereka memilih tutup mulut. Dengan sikap seperti itu, mereka tunjukkan tidak mau membela yang salah, padahal penguasa yang dulu mereka puji dan puja itu kini jatuh dan dipersalahkan karena justru banyak-sedikitnya telah mengikuti “nasihat-nasihat intim” dari mereka. Bukankah hal ini yang pernah dialami oleh Bung Karno, Pak Harto dan presiden-presiden yang berguguran di era Reformasi. Karena disanjung-sanjung tanpa disadari mereka telah membiarkan dirinya dipagari oleh orang-orang yang, menurut Bung Hatta, tidak punya innerlijke beschaving- keadaban murni yang betul-betul dihayati.

Pembangunan Nasional

Ada risiko bahwa Presiden SBY tidak mampu menggerakkan pembangunan nasional yang pantas disebut sebagai a valueable legacy bagi generasi penerus. Sesudah bersusah payah mengumpulkan aneka talenta dalam kabinet, yang berpotensi untuk mengadakan reform dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demokratis, namun diberi petunjuk dan arahan untuk berbuat business as usual. Kemandekan/ krisis nasional, yang katanya disebabkan oleh paradigma pembangunan Orba yang keliru, sebenarnya tidak hanya menghancurkan, tetapi juga menciptakan peluang-sekali-dalam-satu generasi, asalkan pemerintah/ penguasa negeri tidak mengetengahkan konsep yang itu-itu saja, berhenti mengucapkan the same old thing.

Usaha pembangunan nasional memang harus berkelanjutan (continous), tetapi pikiran konseptual-filosofis yang mendasarinya harus berubah (discontinous), mengingat pembangunan tetap menyebabkan kemandekan/krisis seperti yang kita alami selama era Reformasi. Sudah tahu pembangunan ala Orba keliru, maka itu ia dulu dijatuhkan, tetapi paradigma dan cara kerjanya tetap diteruskan. Seolah-olah kemandekan/krisis itu tidak terjadi di sini tetapi di negeri antah-berantah. Bila presiden, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, menyia-nyiakan kemandekan/krisis sebagai pelajaran sejarah yang berharga, maka totalitas efektivitas keseluruhan kabinet akan jauh lebih kecil daripada jumlah efektivitas dari setiap menteri yang menjadi bagian dari kabinet.

Kita bisa mendelegasikan otoritas, tetapi tidak pertanggungan jawab. Selaku rakyat yang ikut berpemilu, kita sudah mendelegasikan otoritas itu kepada pemerintah dan parlemen. Tanggung jawab yang tidak mungkin didelegasikan mendorong kita untuk bersikap kritis konstruktif, bukan defaitis. Hal seperti ini kita harap disikapi pula oleh menteri-menteri nonparpol, terutama yang berpretensi intelektual/akademis independen, mengingat kabinet tetap didominasi oleh politikus parpol yang bersikap partisan.

Kita telah memiliki pemerintah untuk periode lima tahun kedepan. Kepada presiden dan wakil presiden terpilih dan semua menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II serta para pejabat setingkat menteri, pantas kita ucapkan selamat bekerja. Namun, ada alasan untuk mencemaskan keserasian team-work kabinet. Maka, marilah kita menyilangkan jari, let us cross our fingers, sambil berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar kinerja putra-putri “pilihan terbaik” itu tidak gagal. Rakyat Indonesia sudah menderita sejak zaman penjajahan dan telah berkali-kali dikecewakan oleh janji-janji muluk para pemimpin demagogis. (Suara Pembaruan, 21 Oktober 2009)

Explore posts in the same categories: Esai

Tag: , , , , ,

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: