ESAI: Angket dan Publik

Max Regus

Menyimpan kebebasan dan demokrasi dari kepunahan (Glenn W Smith, 2004).

Demikian Glenn W Smith menuliskan keterangan pendek untuk judul buku yang memberi inspirasi, The Politics of Deceit (2004). Politik kebohongan secara cepat akan mengirim kemerdekaan dan demokrasi pada lubang kepunahan.

Mirip, itulah yang ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi banyaknya dugaan aliran dana Bank Century ke kantong kubu politik Partai Demokrat pada pemilu lalu. Fitnah politik akan mendangkalkan makna demokrasi dan meniadakan keadaban politik (Kompas, 2/12).

DPR menyetujui adanya hak angket untuk menelusuri kasus Century. Sebuah usaha menemukan kebenaran dan keadilan. Bukan saja untuk Presiden SBY yang merasa terfitnah dengan penyudutan, tetapi semua pihak, terutama publik Indonesia. Ini terkait tujuan yang lebih hakiki. Apa yang paling digelisahkan pada hari-hari terakhir ini adalah kemerdekaan untuk mengutarakan apa yang bersih dalam politik, serentak mendapat apa yang baik dari kekuasaan. Bukan kebohongan, bukan kepalsuan. Keduanya sedang mengancam tata kelola demokrasi kita.

Disparitas

Menguatnya determinasi politik (kekuasaan) merupakan perspektif penting untuk menjelaskan kondisi Indonesia saat ini. Wacana elitik di ranah politik menegaskan jarak sosial kekuasaan terhadap publik. Publik harus mendefinisikan keberadaannya dalam keriuhan perbincangan elite politik untuk mendapatkan identitas sebagai warga politik. Dalam ruang semacam ini cenderung mudah bagi kekuasaan untuk menyembunyikan keburukan dan kejahatan.

Disparitas politik akan menjadi sumber munculnya aneka kecelakaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang kian akut seperti sekarang. Ironisnya, berbagai implikasi destruktif yang mencuat dari keadaan semacam ini justru langsung menghantam rakyat. Para penguasa menghabiskan banyak waktu untuk menuntaskan ketidakberesan yang dilakukan sendiri dengan imbas pengabaian kebutuhan publik.

Tak dapat dimungkiri, gejala pembenaran atas aneka tindakan yang dalam dirinya mengandung kejahatan sudah membentang begitu rupa menutupi akal sehat publik. Benar apa yang ditegaskan Martin van Creveld dalam The Rise and Decline of The State (1999), keruntuhan negara terjadi saat ”nurani publik” tidak lagi menjadi bagian pertimbangan negara dan pemerintahan.

Komitmen

Secara fundamental, anggota DPR merupakan kristalisasi ”nurani publik” dalam konteks keadilan kasus Century. Di sini, jauh melampaui alasan formal-yuridis tiap blok politik, sebenarnya ada kebutuhan besar tentang kualifikasi personal tiap wakil rakyat untuk menyelesaikan perkara memalukan ini. Semestinya kegelisahan publik sudah berpindah ke dalam kesadaran politik wakil rakyat. Tahu apa yang harus dilakukan untuk menuntaskan kebuntuan jalan menuju keadilan.

John Gledhill (2004) dalam Power and Its Disguises mengetengahkan dua aspek penting yang harus dimiliki tiap pelaku politik dan kekuasaan untuk menciptakan budaya politik beradab. Pertama, yang harus dimiliki adalah intimasi personal terhadap krisis politik yang berimbas pada kehidupan publik politik. Secara konsisten, intimasi mengandung keprihatinan atas masalah kebangsaan (politik). Serentak terpanggil pada pelibatan politik personal untuk memperjuangkan apa yang baik dan benar untuk kebaikan bersama.

Ada kesetiaan menapaki jalan terjal menuju kejujuran demi membungkam banyak perkara yang merusak publik. Setia pada perjuangan populis adalah pengorbanan yang harus diberikan secara konsisten oleh para pejabat politik (kekuasaan). Di titik ini, seorang pemimpin politik atau yang mewakili rakyat harus berani memberikan diri tidak mengambil kesempatan kepentingan diri.

Itulah komitmen. Tidak sebatas janji pada publik, tetapi ketekunan pada panggilan pribadi untuk berdiri di pihak yang benar dan menerobos apa yang dianggap menghalangi jalan menuju keadaban demokrasi politik. Janji politik pada diri sendiri yang diikuti dengan kesetiaan pada kebenaran dan keadilan.

Responsibilitas

Komitmen politik bukan konsep kosong yang hanya didiamkan di sanubari pejabat politik, tetapi terungkap dengan gagah berani. Ada pilihan politik terkait Century. Inilah momentum yang tepat untuk mengungkap komitmen pada kebaikan publik. Maka, aspek kedua yang amat penting adalah responsibilitas politik para pemimpin dan wakil rakyat.

Sekian banyak pilihan politik membentang di hadapan masalah pelik seperti Century sebagai salah contoh mutakhir. Dibutuhkan pemimpin yang gesit mendengarkan suara rakyat, cekatan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Responsibilitas adalah deskripsi dari maturitas politik dan peradaban demokrasi. Ini mengandaikan adanya keberanian melintasi kepentingan diri dan kelompok. Dua aspek ini akan menentukan apakah wakil rakyat dan penguasa yang sedang mengurus angket Century di negeri ini bisa memperlihatkan kebenaran kepada rakyat. Keadilan yang diberikan kepada publik.

Max RegusAlumnus Pascasarjana Sosiologi UI (Kompas, 3 Desember 2009)

Explore posts in the same categories: Esai

Tag: , , , ,

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: