ESAI: Menyoal “Era Bank Pedagang”

J. Soedradjad Djiwandono

Sebelum krisis keuangan Asia yang melanda Indonesia 1997/1998, di masyarakat dikenal istilah ”bank pedagang” atau ”bank saudagar”. Julukan yang kurang tepat ini diberikan kepada bank-bank yang dalam operasinya dianggap hanya mencari untung sesaat bagi pemiliknya.

Baru-baru ini, seorang penulis kolom permasalahan keuangan AS, Edward Harrison, menggunakan istilah the age of the trader untuk menggambarkan kondisi industri keuangan Wall Street yang dirajai oleh para pedagang (www.creditwritedowns.com).

April lalu, dunia keuangan dikejutkan adanya pengaduan di pengadilan oleh otoritas pengawas pasar modal AS (US Security Exchange Commission/ SEC) terhadap Goldman Sachs (GS), yang dituduh melakukan penipuan terhadap nasabah yang menimbulkan kerugian besar.

Kasus-kasus hukum perbankan di Indonesia sampai sekarang berbeda dengan yang dituduhkan kepada GS. Ada baiknya dunia perbankan dan otoritas pengawasan mewaspadai perkembangan ini agar tidak terjadi di Indonesia. Menurut Harrison, dari tujuh petinggi GS yang dimintai keterangan Subkomisi Tetap Investigasi Senat, tak seorang pun berlatar belakang bankir. Mereka membuat nama yang mengantar mereka ke posisi pimpinan GS dari lantai bursa, bukan dari banking. Ini agaknya juga berlaku bagi bank-bank raksasa Wall Street yang lain.

Lloyd Blankfein, Chairman merangkap CEO GS, merupakan contoh klasik. Setelah selesai dari Harvard Law School, dia meniti karier di J Aron & Co sebagai trader emas logam mulia. Lalu, pada waktu perusahaan itu dibeli GS, Blankfein memegang divisi yang melakukan perdagangan bonds (fixed income), sampai akhirnya mengepalai seluruh kegiatan trading GS. Tahun 2006, dia menduduki jabatan sekarang, menggantikan Henry Paulson yang diangkat menjadi Menkeu oleh Presiden George W Bush.

Meskipun GS menomorsatukan nasabah, sebagaimana layaknya suatu bank investasi, praktik yang dilakukannya menimbulkan tanda tanya. Mengapa?
Bagian terbesar dari pendapatan dan keuntungan perusahaan berasal dari perdagangan sekuritas dan mata uang, bukan fees dari kegiatan pokok bank investasi.

Apabila kita simak argumen GS dalam menjawab pertanyaan di Senat dalam kasus ini, tampak jelas bahwa landasannya tertumpu pada pemikiran dan praktik yang berlaku di perdagangan, bukan perbankan.

Mengenai berkembang pesatnya bank investasi dan dominasi dari pedagang di dalamnya kiranya tidak dapat lepas dari teknik mobilisasi dana oleh perusahaan guna pembiayaan kegiatan usaha yang sejak akhir dasawarsa tujuh puluhan semakin mengandalkan sekuritisasi daripada kredit perbankan. Perusahaan, termasuk perbankan, lebih banyak mengeluarkan surat berharga dalam berbagai bentuk surat utang atau saham melalui proses sekuritisasi.

Dalam proses sekuritisasi, lembaga keuangan menerbitkan surat berharga atau sekuritas atas dasar aset-aset finansial, seperti tagihan pinjaman, hipotek, kartu kredit, dan lain-lain, yang dikumpulkan untuk dijual di pasar modal, biasanya di bawah tangan atau over the counter. Baik proses menerbitkan surat utang atau saham maupun proses sekuritisasi memerlukan jasa underwriters yang menjamin penerbitan ataupun pemasaran dari sekuritas yang diterbitkan perusahaan, termasuk bank-bank investasi, seperti dalam mortgage based-securities.

Dalam hal tersebut, bank hipotek atau mortgage bank memberikan kredit hipotek berjangka panjang kepada nasabah untuk membeli rumah atau properti dengan jaminan properti yang dibeli tersebut. Tagihan pin- jaman jangka panjang ini langsung dijual kepada bank investasi. Kemudian, bank investasi membeli berbagai macam tagihan kredit hipotek ini dan mengeluarkan surat berharga atau sekuritas atas basis tagihan-tagihan tersebut.

Selain itu, bank investasi juga terus-menerus menciptakan produk dan teknik keuangan baru untuk pembiayaan kegiatan atau untuk mengelola risiko dalam bentuk derivatives yang macam dan kompleksitasnya demikian banyak.

Bank atau pedagang?
Dalam kasus pengaduan SEC, GS dilaporkan memberi informasi yang keliru dan menyembunyikan informasi dari nasabahnya yang kemudian menimbulkan kerugian pada nasabah. Sekuritas ini berupa derivative yang diturunkan dari sekuritas yang berbasis kredit hipotek bawah standar dalam properti, dikenal sebagai residential mortgage- backed securities (RMBSs). Secara umumnya, surat berharga ini dinamakan collateralized debt obligation (CDO), yaitu derivative yang diturunkan dari derivative lain atau synthetic derivative.

Informasi yang dianggap disembunyikan adalah bahwa CDOs tersebut juga telah dijual di muka oleh suatu lembaga keuangan hedge funds milik John Paulson (tidak ada hubungan dengan Henry Paulson) yang membantu GS di dalam penciptaan CDOs tadi.

Jadi, GS menjual sekuritas yang fiturnya sangat kompleks, diciptakan GS dengan bantuan suatu hedge fund kepada sejumlah nasabah. Hedge fund yang bekerja sama dengan GS ini melakukan short selling atau dengan lain perkataan membuat taruhan yang akan menghasilkan keuntungan besar pada waktu harga sekuritas tersebut anjlok.

Dalam hubungan ini, GS yang melayani nasabah untuk membeli sekuritas yang dikeluarkannya tentunya dengan menunjukkan akan diperolehnya keuntungan pada waktu harga sekuritas meningkat. Sebaliknya, posisi short dari hedge fund yang bekerja sama dengan GS waktu menerbitkan sekuritas tersebut tentu dengan perkiraan (harapan) bahwa harga sekuritas tadi akan anjlok.

Dan itulah yang akhirnya terjadi, harga sekuritas itu anjlok mengikuti hancurnya harga perumahan dan properti. John Paulson memperoleh keuntungan sekitar 1 miliar dollar AS dan nasabah-nasabah GS yang membeli sekuritas tadi menderita kerugian sekitar jumlah tersebut.
Masalahnya adalah di sini ada suatu zero sum game, keuntungan pada suatu pihak terjadi atas kerugian pihak lain, di mana GS ada di tengah, dan mengetahui semua ini.

Menjadi soal, apakah ada kewajiban dari GS untuk memberi tahu kepada nasabah yang membeli sekuritas tentang adanya kontrak dalam sekuritas yang sama, tetapi kepentingannya sebaliknya?

SEC beranggapan bahwa di sini terjadi penipuan oleh GS yang sengaja tidak memberi informasi yang seharusnya diketahui nasabahnya. Sebaliknya, Lloyd Blankfein berkeras bahwa dia tidak melanggar hukum atau moral apa pun. Dia menekankan bahwa para pembeli sekuritas tersebut adalah investor profesional, yang mengetahui risiko transaksi ini.

Etika perusahaan
Akan tetapi, di sinilah observasi Harrison tadi menjadi valid. Dari jawaban Blankfein tampak jelas, dia merasa tidak melanggar hukum karena melihat transaksi ini dengan menggunakan kacamata seorang pedagang. Dalam perdagangan ada asas yang disebut caveat emptor, suatu peringatan agar pembeli mengetahui kualitas barang yang dibelinya. GS sebagai penjual tidak harus menjelaskan hal ini kepada pembelinya.

Akan tetapi, apabila hal ini dilihat sebagai transaksi antara GS sebagai bank dan nasabahnya, ceritanya menjadi berbeda. Sebagai bank yang melayani nasabah, GS tentu wajib memberikan informasi lengkap kepada nasabah yang membeli sekuritas tadi. Prinsip utama operasi bank adalah melayani, dan karena itu memerhatikan kepentingan nasabah.

Jadi, tampaknya masalahnya terletak pada apakah kita melihat jenis transaksinya sebagai kegiatan jual-beli, atau pada pelakunya, suatu bank yang melakukan kegiatan melayani nasabahnya.

Dalam dunia perbankan yang canggih sekarang yang dilakukan GS dikemukakan sebagai kegiatan mengelola risiko, dilakukan dengan membeli jasa penanggungan risiko jatuhnya harga sekuritas atau bangkrutnya perusahaan yang mengeluarkan sekuritas, apa yang dikenal sebagai credit default swap (cds). Jadi, hal ini merupakan praktik yang biasa.

Saya kira yang dalam kasus ini dikesampingkan (oleh GS dan banyak pelaku pasar lain) meskipun banyak diomongkan, adalah bagian penting dari corporate governance, yaitu etika perusahaan. Seandainya tidak melanggar ketentuan apa pun, rasanya tidak sulit untuk melihatnya sebagai sesuatu yang melanggar etika bertransaksi, bahkan dalam perdagangan.

Dalam kegiatan perbankan yang basis utamanya adalah fiduciere, kepercayaan atau trust, bagaimana nasabah bisa percaya kepada bank yang melakukan kegiatan seperti ini? Apalagi apabila diingat bahwa bersama dengan bank-bank investasi raksasa Wall Street yang lain, di tengah berkecamuknya krisis kredit perbankan pada bulan September 2008, GS mengubah statusnya menjadi bank komersial untuk dapat menikmati bantuan likuiditas dari Fedres (Bank Sentral). You can’t have the cake and eat it too, kata orang.

J. Soedradjad Djiwandono Professor, Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU)

Harian Kompas, 17 Juni 2010.

Explore posts in the same categories: Esai, REFERENSI

Tag: , , ,

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: