ESAI: Bakrie Award, Filantrofi, dan Greenwash

Agam Fatchurrochman

Goenawan Mohamad mengembalikan piala dan penghargaan Bakrie Award dalam bidang Kesusatraan yang diberikan pada 2004. Ini didasari kekecewaan dia atas perilaku Aburizal Bakrie dan perusahaannya dalam kasus lingkungan lumpur Lapindo, trik politik dalam penyerangan pribadi Boediono dan Sri Mulyani dalam kasus Century, serta dugaan penggelapan pajak yang melibatkan Gayus.

Dalam kepustakaan CSR (corporate social responsibility), reaksi GM tersebut merupakan kemuakan atas fenomena greenwash, yaitu perusahaan yang “mencuci” kinerja buruk lingkungannya dengan gencar melakukan kegiatan filantrofi atau CSR sebatas kegiatan kehumasan (Crane dan Matten, 2004). Fenomena greenwash ini patut diwaspadai agar CSR tidak jatuh semata-mata program menambal citra suram perusahaan.

Pada intinya, CSR mempunyai dimensi kewajiban dan kesukarelaan. Salah satu kerangka CSR populer adalah piramid empat lapis CSR (Carroll dan Buchholz, 2000).

Lapis paling bawah adalah tanggung jawab ekonomi, di mana perusahaan harus mendapatkan laba untuk memenuhi kewajibannya kepada karyawan, berbisnis secara sehat dengan mitra bisnis, berkontribusi kepada negara melalui pajak, serta memberikan imbal hasil yang memadai bagi pemegang saham. Lapis kedua adalah kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ini tidak dapat ditawar-tawar, termasuk aturan lingkungan dan pajak.

Lapis ketiga adalah tanggung jawab etis, yaitu etika yang bersumber dari norma masyarakat, mulai agama, budaya, hingga pedoman good corporate governance. Memang bukan hukum positif, tetapi berbisnis secara etis akan meningkatkan keberlanjutan operasi perusahaan. Lapisan teratas adalah filantrofi, yaitu diskresionari perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara luas. Termasuk dalam hal ini adalah maraknya pendirian yayasan atau lembaga yang menampung dana dari orang kaya dunia, seperti Bill & Melinda Gates Foundation, Sampoerna Foundation, atau Freedom Institute, yang sebagian disokong keluarga Bakrie.

Esensi greenwash adalah ketika perusahaan mendapatkan laba besar dengan melanggar hukum, mengabaikan etika, tapi rajin menyumbang ke sana-kemari untuk mempertahankan citra sebagai perusahaan patuh hukum dan paham etika. CSR hanya dipahami dan dilaksanakan sebatas filantrofi, satu lapis dari seharusnya empat lapis.

Perbedaan
Greenwash bisa dibedakan dengan CSR pada beberapa hal: pertama, fokus. Fokus CSR adalah pada empat lapisan piramid, dengan penekanan pada kepatuhan hukum dan pertimbangan etis pada tiap tindakannya. Sedangkan greenwash hanya berfokus pada sisi filantrofi, menyumbang berbagai kegiatan lingkungan dan sosial agar terpancar citra kedermawanan pengusaha atau perusahaan.

Inilah yang menjadi kekhawatiran Goenawan Mohamad, bagaimana mungkin dia menerima Bakrie Award, sementara dalam pandangannya masih ada kasus lingkungan dan pajak serta etika politik dari pemilik dan Grup Bakrie.

Perbedaan kedua, tujuan. Perusahaan dengan CSR baik berupaya mensinergikan kompetensi inti dengan sumber daya untuk mencapai visi dan misi perusahaan serta tujuan sosial dengan lingkungan. Sedangkan mayoritas greenwash bertujuan memperbaiki citra atau meningkatkan penjualan.

Contoh yang baik adalah program wirausaha mandiri dari sebuah bank yang mensinergikan bisnis inti sebagai bank dengan upaya menumbuhkan generasi baru pengusaha muda yang mendorong ekonomi nasional. Tapi, jika sebuah bank menanam sejuta pohon dan mengklaim itu sebagai CSR, saya cenderung menganggap itu hanya kegiatan filantrofi yang tak berkaitan dengan rantai nilai perusahaan.

Ketiga, orientasi waktu. Perusahaan dengan kinerja CSR baik adalah yang berhasil menginternalkan secara permanen perspektif tanggung jawab sosial pada semua departemennya. Tidak hanya memasang alat pengolah limbah, misalnya, tapi juga membayar karyawannya sesuai dengan kebutuhan hidup layak atau tidak menyuap pejabat untuk mendapatkan konsesi.

Sementara itu, greenwash mempunyai perspektif jangka pendek. Ada proposal masuk untuk kegiatan Hari Bumi, langsung berminat menjadi sponsor utama. Sifatnya hit-and-run. Tidak ada proses internalisasi komitmen lingkungan dan sosial dalam operasinya.

Keempat, keterlibatan manajemen dan karyawan. Perusahaan dengan CSR baik, dengan komitmen yang dipegang dan dilaksanakan seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Divisi keuangan dan SDM, misalnya, aktif mengingatkan karyawan untuk mengurus NPWP dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik tanpa tax evasion. Greenwash dicirikan keterlibatan hanya pada divisi public relations, marketing, atau yang terkait. CSR dipahami pada peningkatan citra saja.

Kelima, anggaran. Karena embedded di semua lini produksi, perusahaan dengan CSR baik, anggaran tersebar ke seluruh departemen, mulai environment, health & safety, SDM, produksi, logistik, pemasaran, PR, dan seterusnya. Adapun greenwash dicirikan pemusatan anggaran pada departemen PR, pemasaran, atau yayasan yang didirikan khusus untuk itu.

Alat greenwash
Dalam hal CSR, Indonesia sebenarnya “lebay” dalam mengatur CSR. Beberapa kegiatan yang sebelumnya bersifat sukarela (mengurangi laba bersih) sekarang bisa dijadikan biaya. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya, sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran. Sedangkan Pasal 6.1 ayat g, i, j, k, l, m UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 memperluas jenis biaya pengurang penghasilan bruto, terutama biaya tidak langsung dan sumbangan, seperti biaya beasiswa, magang dan pelatihan untuk nonpegawai, sumbangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga.

UU PPh ini memang membuka peluang dilakukannya filantropi strategis, yaitu penggunaan kompetensi inti dan sumber daya perusahaan secara sinergis untuk memuaskan kepentingan stakeholder utama dan mencapai sekaligus tujuan perusahaan dan sosial (Thorne, Ferrel, dan Ferrel, 2003). Dengan demikian, perusahaan akan lebih mudah mengelola risiko yang mengancam reputasi perusahaan.

Di sisi lain, ini juga mempermudah menggunakan UU PPh untuk melakukan greenwash. Karena peraturan pemerintah tentang UU Perseroan Terbatas dan PPh belum selesai, masyarakat serta media perlu mampu membedakan filantrofi sebagai bagian CSR atau alat greenwash.

Agam Fatchurrochman, konsultan manajemen di sebuah firma manajemen.

Koran Tempo, 25 Juni 2010.

Explore posts in the same categories: Esai, REFERENSI

Tag: , , , ,

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Comment pada “ESAI: Bakrie Award, Filantrofi, dan Greenwash”


  1. Membangun jiwa wirausaha mandiri, merupakan modal awal untuk sukses.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: