ESAI: GM dan Pengembalian Bakrie Award

Wijaya Herlambang

SIAPA tak kenal Goenawan Mohamad (GM)? Dia selalu berusaha jadi firgur sederhana, meski sebenarnya sangat berpengaruh. Dia selebritas kebudayaan, pemimpin budaya ”pembebasan”, terutama bagi penggemar ideologi liberalisme.

Pada 22 Juni lalu, penanda tangan Manifes Kebudayaan tahun 1963 itu mengembalikan Bakrie Award yang dia terima tahun 2004 ke penyelenggara pemberian penghargaan, yakni Freedom Institute. Hal itu mengejutkan banyak pihak, terutama yang selama ini mengamati aktivitas kebudayaan nasional. Pertama, karena GM sebelumnya dikenal dekat dengan Freedom Institute yang didirikan keluarga Aburizal Bakrie. Kedua, sebelum kasus Bank Century meletus, yang menyeret nama Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hubungan GM dan Bakrie baik-baik saja.

GM menyatakan mengembalikan hadiah itu karena tak setuju cara Bakrie akhir-akhir ini dalam memperkuat posisi politik. Lebih spesifik, GM menyatakan mengetahui Bakrie memotori serangan terhadap Boediono dan Sri Mulyani. Meski, menurut pendapat dia, kedua pejabat itu ”tak bersalah” dalam kasus Bank Century.

Terlepas dari benar atau tidak, alasan itu masuk akal. Sebab, baik langsung maupun tidak, Bakrie punya andil besar dalam pendongkelan Sri Mulyani dari kursi menteri. Melihat sikap politik GM yang mendukung pencalonan Boediono sebagai wakil presiden pada Pemilu 2009, wajar bila ada yang menyimpulkan pengembalian Bakrie Award merupakan bagian dari usaha GM mempertahankan dukungan pada Boediono.

Jadi dia merasa wajib membersihkan nama Boediono dan Sri Mulyani, dengan meyakinkan publik bahwa kedua pejabat negara itu tak bersalah. Namun ada pula yang berpendapat, pengembalian hadiah itu berkait dengan pandangan ideologis GM. Rekam jejak GM dalam membela ”prinsip kemanusiaan” atas nama ”kebebasan berekspresi” sudah dikenal sejak tahun 1960-an, meski berakibat fatal bagi penulis kiri yang tergabung dalam Lekra, lembaga kebudayaan yang berafiliasi ke PKI. Akibat kampanye ideologis kelompok penanda tangan Manifes Kebudayaan, tradisi ”kiri” — terutama dalam perkembangan sastra selama masa Orde Baru — tersingkir secara dramatis.

Pintu Gerbang
Kemampuan GM menjalin kontak dengan lembaga dan tokoh berpengaruh di dalam dan luar negeri juga tak dapat diragukan. Hubungan yang dia bangun dengan diplomat kebudayaan, seperti Ivan Kats dari Congress for Cultural Freedom tahun 1960-an atau John McGlynn dari Yayasan Lontar, menjadi salah satu pintu gerbang penting bagi lalu lintas kebudayaan transnasional di Indonesia. Kedekatan GM dengan tokoh-tokoh berpengaruh, seperti mantan perwakilan Ford untuk Indonesia, Philip Yampolsky dan Mary Zurbuchen, mantan Direktur Bank Dunia, Paul Wolfowitz, dan mantan Direktur USAID untuk Indonesia, Mark Johnson, juga merupakan petunjuk penting: dia memiliki jaringan luas dengan perwakilan lembaga donor dari Amerika Serikat (AS).

Dari situlah terbangun kontak antara GM dan Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Asia Foundation, dan USAID. Atas dasar itu, tak mengejutkan bila banyak tuduhan dilemparkan bahwa GM merupakan agen kebudayaan (neo)-liberalisme, meski tuduhan itu masih harus didukung bukti lebih meyakinkan.

Pertanyaannya, mengapa GM ngotot membela Boediono dan terutama Sri Mulyani yang terjungkal gara-gara kampanye Bakrie di DPR untuk mengusut kasus Bank Century? Mengapa kasus Boediono-Sri Mulyani dalam skandal Bank Century bisa mengubah aliansi GM dan Bakrie menjadi seteru?

Perlu diingat, kedekatan GM dan kelompok Bakrie bermula dari kolaborasi GM dan proteges-nya seperti Nirwan Dewanto dan aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Freedom Institute awal tahun 2000-an. Sejak GM mendirikan JIL tahun 2001, sebagai bagian dari Komunitas Utan Kayu yang berpengaruh, hingga Komunitas Salihara yang dibangun tahun 2008, keluarga Bakrie melalui Freedom Institute menjadi salah satu penyandang dana terbesar, selain AS melalui the Asia Foundation dan USAID serta lembaga donor asing lain.

Apalagi tahun 2005 GM bekerja sama dengan Freedom Institute untuk mendukung kebijakan pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak dengan mengumpulkan tanda tangan dari para tokoh terkenal, termasuk Frans Magnis-Suseno yang pernah diunggulkan sebagai penerima Bakrie Award. Itu menunjukkan, pada suatu masa pandangan GM seiring dengan kepentingan politik Bakrie yang menginginkan privatisasi (pasar bebas) sumber energi. Bahkan GM mempertahankan Bakrie Award ketika Aburizal Bakrie jadi pusat kritik sejak tahun 2006 akibat kasus lumpur Lapindo.

Washington Consensus
Sementara itu, keberpihakan GM pada Boediono dan Sri Mulyani juga dapat dilihat berdasar peran kedua pejabat itu, terutama Sri Mulyani, yang kerap dituduh sebagai pendukung kebijakan pasar bebas (market fundamentalism) yang diperkenalkan pakar ekonomi dari Institute for International Economics, John Williamson, melalui istilah Washington Consensus.

Washington Consensus merupakan doktrin untuk menggunakan perangkat ekonomi, seperti stabilitas ekonomi makro, pasar modal, perdagangan bebas, dan privatisasi perusahaan negara, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Tentu cara itu menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari pakar linguistik dan politik seperti Noam Chomsky dan sejarawan sekaligus novelis dari jurnal New Left Review, Tariq Ali.

Mereka berpendapat, doktrin pasar bebas yang diterapkan melalui Washington Consensus tak lain adalah upaya negara maju membuka pasar buruh dari negara berkembang untuk dieskploitasi perusahaan raksasa dari negara maju, terutama AS. Dalam konteks kebijakan pasar bebas itulah, pandangan GM berkesesuaian dengan perspektif Boediono dan Sri Mulyani, yang menurut sebagian orang pro-Washington Consensus.

GM tentu sadar keputusan mengembalikan Bakrie Award tak hanya memicu kontroversi di masyarakat, tetapi juga memicu permusuhan dengan Bakrie. Konsekuensi dari alasan GM mengembalikan hadiah itu bisa jadi merugikan reputasi dan kepentingan politiknya. Pertama, pengembalian penghargaan itu dengan alasan membela Boediono dan Sri Mulyani memunculkan penilaian: keputusan GM lebih dipengaruhi kepentingan politik ketimbang perspektif moral dalam membela korban lumpur Lapindo yang lebih substansial. Kedua, ada pendapat lebih elok GM mengembalikan hadiah itu ketika malapetaka Lapindo meletus tahun 2006. Ketiga, pengembalian penghargaan itu mengakibatkan hubungan politik yang dia bina dengan Bakrie selama ini hancur, sekaligus secara tak langsung GM memopulerkan penghargaan itu. Pendek kata, jika GM hendak menunjukkan sikap sebagai pejuang ”pembebasan”, alasan pengembalian Barkrie Awad itu tidak tepat dan terlambat. Namun, ternyata, kepentingan politik lebih berharga ketimbang yang lain. (51)

Wijaya Herlambang, kandidat doktor pada The School of Languages and Comparative Cultural Studies, The University of Queensland, Australia.

Harian Suara Merdeka, 30 Juni 2010.

Explore posts in the same categories: Esai, REFERENSI

Tag: , , ,

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: